Salah satu perbedaan KUHAP 1981 (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan KUHAP 2025 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu mengenai “pengamatan hakim” sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (2) huruf g KUHAP 2025 yang tidak diatur dalam KUHAP lama 1981. Alat bukti […]
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2022 dan berlaku pada tanggal 1 Maret 2022, dibuat untuk mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak restitusi yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga Mahkamah
KUHAP telah mengatur bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi (banding). Dalam rangka memberikan pedoman teknis kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia agar memenuhi ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP, pada tanggal 10 Juni 2026 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2
Pada tahun 1995 ada sebuah kasus pidana yang menggemparkan publik Amerika Serikat saat itu yaitu yang dikenal dengan kasus O.J. Simpson. O.J. Simpson merupakan mantan pemain sepak bola Amerika (American football) dan juga seorang aktor. Kasus ini kemudian mendapat sorotan luas dari media massa dan publik Amerika Serikat karena O.J. Simpson adalah mantan bintang sepak
Apabila membaca dengan teliti dan cermat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), maka terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Pasal 244 KUHAP mengatur bahwa dalam hal Terdakwa diputus bebas, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan,
Prof. Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi asas legalitas sebagai
Gugatan sederhana adalah gugatan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.
pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”
Pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan dilakukan secara lisan menggunakan bahasa Indonesia (vide Pasal 153 KUHAP). Dalam pemeriksaan sidang pengadilan dilarang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa yang mengakibatkan terdakwa memberikan jawaban secara tidak bebas. Terdakwa yang memberikan keterangan dipersidangan wajib bebas dari tekanan dan ancaman dari siapapun.
Blender is a free and open-source software. Blender is a free and open-source 3D creation platform that covers the entire 3D production process, including modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, motion tracking, video editing, and game asset development.
Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum pengadilan untuk menempatkan secara paksa atas harta kekayaan milik tersita agar berada dalam penjagaan.
Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mana Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris.
Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan
Hakim, sebagai aktor utama dalam proses peradilan, dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, menjaga integritas, memiliki kecerdasan moral, serta meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Perkembangan Teknologi Informasi: Arus Informasi Melalui Platform Media Sosial Peran media sosial sebagai sarana komunikasi publik dalam kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dewasa ini. Teknologi informasi sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar individu, antar masyarakat. Informasi dapat tersebar luas dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Saat
